Bebernanews.com – Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pemalang, Slameto mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Ajakan tersebut disampaikan karena salah satu kontestan Pilkada Pemalang 2024 berasal dari petahana.
“Sebagai calon kepala daerah, ada kecenderungan petahana melakukan politisasi anggaran. Tentu petahana punya peluang besar manfaatkan pos-pos belanja APBD untuk kepentingan politiknya,” kata Slameto.
Pos belanja yang paling rawan dan berpotensi digunakan petahana untuk mempengaruhi pemilih dan mendapat dukungan adalah anggaran hibah dan belanja bantuan sosial (bansos).
Dalam beberapa kasus, politisasi anggaran terjadi ketika kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya, kembali maju sebagai calon petahana.
“Politisasi anggaran ini biasanya akan dilakukan secara diam-diam, tujuannya melanggengkan kekuasaannya,” ujarnya.
Selain potensi penyalahgunaan dana hibah dan bansos, Partai Hanura melihat bahwa petahana juga diuntungkan lewat kucuran dana desa.
“Saya khawatir dana desa juga dimanfaatkan oleh pasangan calon petahana sebagai ‘modal politik’ untuk memuluskan jalan politiknya agar dapat terpilih kembali,” pungkasnya. ***
